Palestine War #3: Evil Within History

Ilustrasi warga Palestina mengungsi dari Gaza dalam sejarah konflik Israel-Palestina

Catatan penulis: artikel ini membahas sejarah Yerusalem, Perang Salib, Palestina, konflik modern, hukum internasional, dan dampak kemanusiaan perang. Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menyebarkan kebencian terhadap agama, etnis, bangsa, negara, atau komunitas mana pun.

Kritik terhadap kebijakan negara, tindakan militer, atau kelompok politik tidak boleh berubah menjadi kebencian terhadap seluruh rakyat, agama, atau identitas tertentu. Fokus utama artikel ini adalah sejarah, kemanusiaan, perlindungan warga sipil, dan pentingnya membaca konflik dengan sumber yang kredibel.

Sejarah Palestina dan Yerusalem tidak dapat dipahami hanya dari satu sudut pandang. Di dalamnya terdapat lapisan agama, politik, kolonialisme, peperangan, diplomasi, hukum internasional, dan pengalaman warga sipil yang terus terdampak konflik hingga hari ini.

Pendahuluan

Sejarah Palestina dan Yerusalem tidak bisa dibaca secara sederhana. Wilayah ini menjadi ruang penting bagi banyak tradisi agama, identitas politik, perjuangan bangsa, dan ingatan kolektif berbagai komunitas. Karena itu, setiap pembahasan tentang Palestina harus dilakukan dengan hati-hati, terutama ketika menyentuh sejarah agama, perang, pendudukan, dan penderitaan warga sipil.

Dalam seri Palestine and the Cry of War, artikel ini mencoba melihat bagian sejarah yang sering membentuk cara manusia memahami Palestina hari ini: Perang Salib, posisi Yerusalem dalam tradisi Islam, pengalaman hidup komunitas agama di wilayah tersebut, pemerintahan Ottoman, dan perkembangan konflik modern yang membawa isu ini ke lembaga hukum internasional.

Tulisan ini tidak berusaha menyederhanakan sejarah menjadi pertarungan “baik melawan jahat” berdasarkan identitas agama atau bangsa. Sejarah jauh lebih rumit dari itu. Di dalamnya ada perebutan wilayah, trauma, kekuasaan, perjanjian politik, memori agama, ekspansi militer, dan penderitaan manusia.

Karena itu, sudut pandang utama artikel ini adalah kemanusiaan: bagaimana sejarah panjang tersebut berdampak pada warga sipil, bagaimana konflik modern harus dibaca dalam bingkai hukum internasional, dan mengapa perlindungan manusia harus berada di atas propaganda, kebencian, atau pembenaran kekerasan.

Yerusalem dalam Sejarah Agama

Yerusalem merupakan kota yang sangat penting bagi tiga tradisi agama besar: Islam, Kristen, dan Yahudi. Bagi umat Islam, Yerusalem memiliki posisi spiritual karena Masjid Al-Aqsa berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi’raj Nabi Muhammad SAW. Dalam tradisi Islam, Masjid Al-Aqsa juga memiliki kedudukan historis sebagai salah satu tempat suci yang sangat dihormati.

“Mahasuci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah Kami berkahi sekelilingnya...” — QS. Al-Isra: 1

Bagi umat Kristen, Yerusalem berkaitan erat dengan kehidupan Yesus, tradisi penyaliban, dan berbagai lokasi suci yang menjadi pusat ziarah selama berabad-abad. Bagi umat Yahudi, Yerusalem juga memiliki kedudukan penting dalam sejarah Bait Suci, tradisi keagamaan, dan identitas bangsa Yahudi.

Karena makna spiritual yang begitu besar bagi banyak komunitas, Yerusalem sering menjadi kota yang diperebutkan secara politik dan simbolik. Kesucian kota ini bisa menjadi jembatan perdamaian, tetapi juga dapat menjadi sumber konflik ketika klaim agama dan kekuasaan politik saling bertabrakan.

Maka, memahami Yerusalem menuntut kedewasaan berpikir. Kota ini tidak boleh dijadikan alasan untuk membenci kelompok agama tertentu. Justru karena suci bagi banyak pihak, Yerusalem seharusnya mengingatkan manusia bahwa tempat suci kehilangan maknanya jika manusia di dalamnya tidak dihormati.

Perang Salib dan Yerusalem

Perang Salib adalah salah satu babak penting dalam sejarah Yerusalem. Pada akhir abad ke-11, Paus Urban II menyerukan Perang Salib pertama, yang kemudian membawa pasukan Eropa menuju wilayah Timur Mediterania. Pada tahun 1099, pasukan Perang Salib berhasil merebut Yerusalem setelah pengepungan.

Banyak catatan sejarah menyebutkan bahwa penaklukan Yerusalem pada 1099 disertai kekerasan besar terhadap penduduk kota, termasuk komunitas Muslim dan Yahudi. Peristiwa ini menjadi salah satu luka sejarah yang panjang dalam memori kawasan tersebut.

Namun, penting untuk membaca Perang Salib sebagai konflik historis yang terjadi dalam konteks zamannya, bukan sebagai alasan untuk membenci umat Kristen modern, Yahudi modern, atau komunitas agama mana pun. Tanggung jawab moral hari ini adalah mempelajari sejarah agar manusia tidak mengulangi kekerasan yang sama.

Dalam banyak konflik, kekerasan sering dibungkus dengan bahasa suci. Inilah bahaya terbesar ketika agama dipakai sebagai alat politik. Ketika perang diberi legitimasi spiritual tanpa batas moral, manusia dapat kehilangan kemampuan melihat korban sebagai manusia.

Bahaya Dehumanisasi dalam Sejarah

Dehumanisasi adalah proses ketika satu kelompok tidak lagi dilihat sebagai manusia utuh, melainkan sebagai musuh, ancaman, angka, atau hambatan. Dalam sejarah perang, dehumanisasi sering membuka jalan bagi pembantaian, pengusiran, dan kekerasan massal.

Perang Salib mengajarkan bahwa kesucian simbol agama tidak otomatis menjamin kesucian tindakan manusia. Agama dapat mengajarkan kasih, keadilan, dan belas kasih, tetapi manusia tetap bisa menyalahgunakannya untuk membenarkan ambisi politik dan kekerasan.

Saladin dan Pengambilalihan Yerusalem

Pada tahun 1187, setelah kemenangan dalam Pertempuran Hattin, Saladin atau Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengambil alih Yerusalem dari kekuasaan Tentara Salib. Peristiwa ini sering dikenang karena pendekatan Saladin yang relatif lebih terkendali dibandingkan pembantaian besar yang terjadi pada 1099.

Dalam berbagai catatan sejarah, Saladin dikenal sebagai pemimpin yang berusaha membatasi kekerasan terhadap warga sipil dan memberi ruang bagi komunitas Kristen tertentu untuk tetap hidup dan beribadah. Meski setiap catatan sejarah tetap perlu dibaca kritis, narasi tentang Saladin sering digunakan untuk menunjukkan bahwa kemenangan militer tidak harus selalu berakhir dengan pembantaian.

Pelajaran penting dari bagian ini bukan sekadar romantisasi masa lalu, tetapi prinsip moral bahwa kekuatan harus dibatasi oleh keadilan. Dalam konflik apa pun, kemenangan yang tidak menjaga martabat manusia akan meninggalkan luka baru.

Sejarah tidak hanya mengajarkan siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi juga bagaimana manusia memperlakukan pihak yang lemah ketika ia memiliki kuasa.

Palestina dalam Pemerintahan Ottoman

Setelah masa Perang Salib dan berbagai perubahan kekuasaan di kawasan tersebut, Palestina kemudian berada dalam lingkungan pemerintahan Ottoman selama beberapa abad. Secara historis, kekuasaan Ottoman atas wilayah Levant dan Palestina dimulai setelah penaklukan kawasan tersebut pada awal abad ke-16.

Pemerintahan Ottoman berlangsung sangat panjang, hingga awal abad ke-20 ketika Perang Dunia I mengubah peta politik kawasan. Setelah kekalahan Ottoman, wilayah Palestina berada di bawah Mandat Inggris, yang kemudian menjadi salah satu fase penting menuju konflik modern antara gerakan nasional Yahudi dan masyarakat Arab Palestina.

Periode Ottoman sering digambarkan sebagai masa ketika komunitas Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup dalam struktur pemerintahan imperial dengan status dan dinamika sosial yang kompleks. Tentu, periode ini tidak sempurna dan tidak bebas dari masalah, tetapi ia menunjukkan bahwa sejarah Palestina tidak selalu berupa konflik permanen antara komunitas agama.

Ilustrasi aksi solidaritas Palestina di Monas sebagai bentuk dukungan kemanusiaan

Al-Quds dan Kesadaran Kemanusiaan

Dalam tradisi Islam, Al-Quds memiliki makna spiritual yang sangat dalam. Namun, makna Al-Quds seharusnya tidak hanya dibaca sebagai simbol keagamaan, tetapi juga sebagai panggilan moral untuk menjaga keadilan, ilmu, persaudaraan, dan perlindungan manusia.

Dalam banyak ayat dan ajaran Islam, kekuatan umat tidak hanya bertumpu pada jumlah, tetapi pada kualitas moral: kejujuran, ilmu, kesabaran, persatuan, amanah, dan keberanian membela yang tertindas. Nilai-nilai itu menjadi penting ketika umat menghadapi konflik, propaganda, dan krisis kemanusiaan.

Al-Qur’an mengingatkan manusia agar tetap teguh, tidak saling bertengkar, dan tidak kehilangan kekuatan moral karena perpecahan. Dalam konteks Palestina, nilai ini dapat dibaca sebagai ajakan untuk membantu dengan cara yang bijak: memperkuat literasi, memberi bantuan kemanusiaan melalui jalur terpercaya, menolak hoaks, dan menjaga solidaritas tanpa ujaran kebencian.

Persatuan tidak harus berarti menyamakan semua pendapat. Persatuan berarti menjaga arah moral yang sama: menolak penindasan, melindungi warga sipil, menghormati hukum internasional, dan tidak membiarkan kebencian menguasai akal sehat.

Ilmu, Spiritualitas, dan Tanggung Jawab Sosial

Dalam sejarah Islam, ilmu dan spiritualitas tidak seharusnya dipisahkan. Wahyu pertama yang memerintahkan membaca menjadi simbol bahwa kebangkitan umat tidak mungkin terjadi tanpa pengetahuan. Kepedulian terhadap Palestina juga harus dibangun di atas pengetahuan, bukan sekadar emosi.

Membela Palestina tidak cukup hanya dengan marah. Kemarahan tanpa ilmu dapat mudah berubah menjadi kebencian. Sebaliknya, ilmu tanpa empati dapat menjadi dingin dan jauh dari penderitaan manusia. Keduanya perlu dipadukan: empati yang hangat dan pengetahuan yang jernih.

Karena itu, kepedulian terhadap Al-Quds dan Palestina harus diarahkan pada tindakan yang etis: membantu korban sipil, mendukung diplomasi damai, memperkuat narasi kemanusiaan, dan menolak dehumanisasi dari pihak mana pun.

Konflik Modern dan Hukum Internasional

Konflik Israel-Palestina modern tidak dapat dilepaskan dari sejarah Mandat Inggris, migrasi, perang 1948, pengungsian warga Palestina, pendudukan wilayah, pemukiman, perlawanan bersenjata, operasi militer, blokade Gaza, dan berbagai kegagalan perundingan damai.

Dalam eskalasi sejak 7 Oktober 2023, dunia kembali menyaksikan penderitaan warga sipil dalam skala besar. Serangan Hamas terhadap warga Israel memicu trauma besar dan kecaman internasional, sementara operasi militer Israel di Gaza menimbulkan korban sipil yang sangat besar, kehancuran infrastruktur, dan krisis kemanusiaan berkepanjangan.

Dalam situasi seperti ini, prinsip yang harus dijaga adalah perlindungan warga sipil. Warga sipil Israel tidak boleh menjadi target serangan. Warga sipil Palestina juga tidak boleh dihukum secara kolektif atas tindakan kelompok bersenjata. Hukum humaniter internasional menuntut pembedaan antara kombatan dan warga sipil, proporsionalitas, serta akses bantuan kemanusiaan.

Karena itu, pembahasan konflik tidak boleh berubah menjadi pembenaran kekerasan. Setiap pelanggaran terhadap warga sipil harus dikritik, siapa pun pelakunya.

Seruan Akuntabilitas Internasional

Seiring meningkatnya korban sipil dan kerusakan di Gaza, berbagai negara, organisasi internasional, dan masyarakat sipil menyerukan akuntabilitas hukum. Beberapa proses dan mekanisme internasional yang menjadi sorotan antara lain Mahkamah Pidana Internasional atau ICC dan Mahkamah Internasional atau ICJ.

ICC menangani dugaan kejahatan individu seperti kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam situasi Palestina. Pada 2024, ICC mengeluarkan perkembangan penting terkait surat perintah penangkapan dalam situasi di Negara Palestina.

Sementara itu, ICJ menangani perkara antarnegara, termasuk kasus yang diajukan Afrika Selatan terhadap Israel berdasarkan Konvensi Genosida. Pada Januari 2024, ICJ mengeluarkan tindakan sementara atau provisional measures, yang menuntut Israel mengambil langkah-langkah untuk mencegah tindakan yang dilarang oleh Konvensi Genosida serta memastikan bantuan kemanusiaan.

Proses hukum internasional seperti ini membutuhkan waktu panjang dan sering diperdebatkan secara politik. Namun, keberadaannya penting karena menunjukkan bahwa konflik bersenjata tidak boleh dibiarkan tanpa standar hukum. Negara, pemimpin politik, dan kelompok bersenjata harus tunduk pada prinsip perlindungan manusia.

Dukungan Diplomatik dari Berbagai Negara

Beberapa negara di Global South, termasuk Afrika Selatan, Kolombia, Aljazair, dan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam, menyuarakan perlunya akuntabilitas atas penderitaan warga Palestina. Indonesia juga konsisten menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dan perlindungan warga sipil.

Namun, dukungan diplomatik harus tetap berada dalam koridor hukum dan kemanusiaan. Seruan keadilan seharusnya tidak berubah menjadi kebencian terhadap rakyat Israel atau komunitas Yahudi. Demikian pula, kritik terhadap Hamas tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan penderitaan rakyat Palestina.

Dalam konflik ini, standar moral yang konsisten sangat penting: warga sipil harus dilindungi, bantuan kemanusiaan harus diberi akses, sandera harus dilepaskan, serangan terhadap warga sipil harus dihentikan, dan semua dugaan kejahatan serius harus diselidiki secara independen.

Ilustrasi demonstrasi pro-Palestina yang menyerukan perlindungan warga sipil dan akuntabilitas perang

Kesimpulan

Sejarah Palestina, Yerusalem, dan Al-Quds adalah sejarah yang panjang, rumit, dan penuh lapisan. Ia melibatkan agama, kekuasaan, peperangan, diplomasi, pengungsian, hukum internasional, dan penderitaan manusia.

Perang Salib mengajarkan bahwa simbol agama dapat disalahgunakan untuk membenarkan kekerasan. Kisah Saladin mengingatkan bahwa kekuasaan tetap perlu dibatasi oleh belas kasih dan keadilan. Periode Ottoman menunjukkan bahwa komunitas berbeda dapat hidup dalam struktur politik yang kompleks. Konflik modern mengingatkan bahwa tanpa keadilan dan perlindungan warga sipil, luka sejarah akan terus diwariskan.

Dalam membaca Palestina hari ini, kita perlu menolak dua hal sekaligus: ketidakpedulian terhadap penderitaan warga sipil dan kebencian terhadap kelompok identitas tertentu. Keadilan tidak boleh berubah menjadi dendam. Solidaritas tidak boleh berubah menjadi dehumanisasi.

Jika Al-Quds adalah simbol kesucian, maka tugas moral manusia adalah menjaga agar kesucian itu tidak dipakai untuk membenarkan kekerasan, melainkan untuk menumbuhkan ilmu, empati, keberanian, dan perlindungan terhadap manusia yang tertindas.

To be continued...

Sebuah Karya Tulis Journal Historical by Teuku Raja

Sumber Referensi

Berikut beberapa sumber rujukan yang relevan untuk memahami sejarah Yerusalem, Perang Salib, pemerintahan Ottoman di Palestina, konflik modern Israel-Palestina, serta proses hukum internasional terkait Gaza: